Sumber Pendapatan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah setiap tahun juga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Daerah tingkat I (provinsi) menyusun RAPBD untuk tingkat I, sedangkan daerah tingkat II (kabupaten/kota madya) menyusun RAPBD untuk tingkat II.
Sumber pendapatan pemerintah daerah agak berbeda dengan sumber pendapatan pemerintah pusat. Sumber pendapatan pemerintah daerah, wilayah asal sumber pokok hanya meliputi suatu daerah, sedangkan untuk sumber pendapatan pemerintah pusat meliputi satu negara. Seperti yang tercantum di dalam APBD setiap tahun, sumber pendapatan pemerintah daerah dibedakan atas 4 macam sumber, yaitu pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, dan penerimaan pembangunan.

1) Pendapatan asli daerah, yaitu sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
Pendapatan yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan adalah sebagai berikut.
a) Pajak daerah, meliputi:
  • pajak kendaraan bermotor;
  • bea balik nama kendaraan bermotor;
  • pajak potong hewan;
  • pajak pembangunan I;
  • pajak radio;
  • pajak bangsa asing;
  • pajak atas izin penangkapan ikan;
  • pajak atas pertunjukan dan keramaian umum;
  • pajak reklame;
  • pajak anjing;
  • pajak pembuatan/penjualan petasan, dan kembang api;
  • pajak kendaraan tidak bermotor;
  • pajak penerangan jalan umum;
  • pajak rumah bola;
  • pajak pendaftaran perusahaan;
  • pajak rumah penginapan;
  • pajak sepeda dan becak;
  • pajak perusahaan;
  • tunggakan pajak;
  • denda pajak.
b)  Restribusi daerah, meliputi:
  • pemberian izin mengusahakan tambak ikan di tepi pantai;
  • pemberian izin pengambilan pasir, batu, dan kerikil;
  • pemberian izin pengambilan dan pembakaran batu kapur;
  • pengujian kendaraan bermotor;
  • uang leges;
  • uang dispensasi jalan/jembatan;
  • uang pangkalan/parkir;
  • uang penambangan;
  • uang pemeriksaan/penyelidikan;
  • uang sewa tanah/bangunan;
  • uang ijin bangunan;
  • uang penguburan;
  • uang penyedotan kakus;
  • pemberian ijin perusahaan perindustrian kecil;
  • persewaan stoom wals;
  • stasiun bus dan taksi atau terminal;
  • pasar;
  • pemeriksaan susu;
  • penerimaan puskesmas;
  • persewaan gedung/kios/toko;
  • persewaan lapangan olahraga/gedung/reklame.

Sumber Pendapatan Pemerintah Daerah
c)  Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), antara lain:
  • keuntungan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD),
  • keuntungan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
  • keuntungan dari perusahaan Daerah Bank Pasar,
  • keuntungan dari pusat pergudangan kota.
d)  Penerimaan dari dinas-dinas, antara lain:
  • penerimaan dari sekretariat daerah (izin tempat usaha),
  • penerimaan dari DPU,
  • penerimaan dari dinas perikanan.
e)  Penerimaan lain-lain, antara lain:
  • hasil penjualan barang milik daerah,
  • penerimaan persewaan rumah pemerintah,
  • penerimaan kembali setoran kembali gaji/upah,
  • pengembalian kredit koperasi/industri kecil.
2)  Bagi hasil pajak/bukan pajak, yaitu sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang berhasil dari bagian hasil pajak maupun non pajak yang telah dipungut dan disetorkan kepada pemerintah pusat menurut undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berlaku.

a)  Bagi hasil pajak, berupa:
  • penerimaan bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • penerimaan bagi hasil dari daerah tingkat I,
  • seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
b)  Bagi hasil bukan pajak, berupa:
  • iuran hasil hutan;
  • iuran hasil pengusahaan hutan;
  • pemberian hak atas tanah pemerintah;
  • penerimaan bagi hasil dari daerah tingkat I.
3)  Sumbangan dan bantuan, yaitu sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerab di atasnya.
a)  Sumbangan, antara lain berupa:
  • ganjaran;
  • subsidi perimbangan keuangan dari negara;
  • subsidi bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar negeri;
  • subsidi bantuan biaya operasional rumah sakit umum daerah;
  • subsidi bantuan pengembangan dan pemeliharaan objek pariwisata;
  • bantuan kepala desa/kelurahan dari penyisihan penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat (Dati) I (apabila ini Dati II);
  • bantuan kepada desa/kelurahan dari penyisihan bagian penerimaan PBB Dati I;
  • subsidi bantuan biaya operasional penyuluhan pertanian.
b)  Bantuan, antara lain berupa:
  • bantuan pembangunan Dati II;
  • bantuan pembangunan peningkatan jalan Dati II;
  • bantuan pembangunan SD;
  • bantuan dari pemerintah Dati I;
  • bantuan pembangunan sarana kesehatan.
4)  Penerimaan pembangunan, yaitu sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari bantuan kredit maupun pinjaman-pinjaman.
a)  Pinjaman pemerintah daerah, antara lain berupa:
  • bantuan kredit pasar/inpres pasar;
  • penerimaan pinjaman dari bank;
  • penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat;
  • penerimaan pinjaman dari bank dunia.
b)  Pinjaman untuk BUMD berupa pinjaman dari bank pemerintah. Contoh-contoh pendapatan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber-sumber pendapatan untuk pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten). Masing-masing daerah sumber pendapatannya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan keadaan dan kegiatan ekonomi masing-masing daerah berbeda.

Dapatkan Notifikasi Artikel Melalui Email